nusakini.com--Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso mengingatkan lembaga yang dipimpinnya adalah koordinator semua intelijen yang ada di negeri ini, baik itu di lembaga Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Kementerian dan Non-Kementerian.

"Di tingkat pusat itu namanya Kominpus (Komite Intelijen Pusat), saya pimpin langsung. Lalu di daerah itu namanya Komite Intelijen Daerah, yang pimpin Kabinda. Jadi di daerah misalnya intelijen Kodam, Polda, Bea Cukai yang ada di sana, koordinatornya Kabinda," tuturnya  di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/6).

Penyataan Sutiyosi ini  merespons wacana yang digulirkan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang ingin membentuk badan intelijen Kemenhan atau intelijen pertahanan.

"Undang-undang memungkinkan Kementerian mempunyai badan intelijen sendiri. Tetapi dalam UU BIN itu disebutkan penyelenggara intelijen pertahanan itu adalah TNI, dalam hal ini BAIS (Badan Intelijen Strategis)," kata Sutiyoso

UU tentang intelijen itu katanya, memang bisa multitafsir. Sebab, setiap lembaga atau kementerian bisa punya unit yang membidangi intelijen atau sejenisnya. Namun keperluan untuk membuat badan baru seperti intelijen pertahanan memang harus mengacu pada UU intelijen agar tidak bentrok.

"Harus ada acuan UU berikutnya atau merevisi UU yang ada. Bukan bentrok ,tapi harus mengubah UU yang ada," terang Sutiyoso.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengaku belum berkomunikasi dengan Kemenhan terkait usulan ini. Namun menurutnya jika kebutuhan Kemenhan sudah terakomodir dengan BAIS, maka tinggal ditingkatkan koordinasinya.

"Lembaga baru itu kalau diperlukan ya bentuk saja. Tapi kalau memang kebutuhannya sebenarnya sudah terakomodir, hanya kurang koordinasi, kita tingkatkan koordinasi itu. Karena konsekuensi organisasi baru itu SDM, biaya dan lain sebagainya," kata dia.

Menteri Pertahanan Ryamirzad Ryacudu sebelumnya menekankan keberadaan badan intelijen pertahanan sangat mendesak. Sebab, semua negara lain memiliki intelijen pertahanan sendiri, sedangkan RI tidak.

Menurut Ryamizard, peran intelijen pertahanan nantinya lebih pada hal strategis. Sementara intelijen TNI lebih pada operasional. Sehingga, Kemenhan untuk bisa memerintahkan operasional pertahanan pada TNI yang tentunya harus memiliki info dari intelijennya. (v/ab)